RIAU24.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan jika pemerintah memastikan menolak membahas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Tapi anehnya, kata Mahfud, hingga sekarang masih tetap berunjuk rasa menolak pembahasan RUU tersebut. Menurut Mahfud, demo-demo yang muncul belakangan itu dari kelompok yang memang mencari isu untuk menghantam pemerintah. Apapun yang dilakukan pemerintah harus dihantam.

"Sehingga, sekarang masih muncul (demo penolakan RUU HIP). Padahal pemerintah sudah menjelaskan bahwa tidak setuju membahas RUU HIP," ujar Sindonews.com, Ahad, 5 Juli 2020.

Dia menambahkan, pemerintah tidak setuju membahas RUU HIP kalau tidak dicantumkan Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

"Kita tidak setuju kalau itu tidak dimasukkan, karena itu yang menjadi penolakan masyarakat. Semua agama menolak komunisme," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jatim, Hamid Syarif, meminta agar DPR dan pemerintah segera mencabut dan membatalkan RUU HIP.

Dia berharap agar kelompok keagamaan tidak terprovokasi terhadap segala hal yang memecah belah kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.

"Semua komponen bangsa harus memusatkan segala tenaga dan pikiran, daya serta upaya untuk menanggulangi pandemi COVID-19," terangnya.