RIAU24.COM - JAKARTA- Pemerintah diminta untuk memperjelas skema kerjasama pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mendorong pemercepatan pembiayaan Perancis untuk proyek tersebut.

zxc1

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, hal ini perlu diperjelas kembali karena data center adalah infrastruktur vital pemerintah. "Dan mengapa harus dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ," jelasnya saat ditemuin wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, hal ini berpotensi akan adanya penambangan data oleh asing. "Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya," ungkapnya.