RIAU24.COM - JAKARTA- Pemerintah diminta untuk memperjelas skema kerjasama pembangunan Pusat Data Nasional di Indonesia. Pasalnya, Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang mendorong pemercepatan pembiayaan Perancis untuk proyek tersebut.

zxc1

Menurut Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, hal ini perlu diperjelas kembali karena data center adalah infrastruktur vital pemerintah. "Dan mengapa harus dana asing? Semua data pemerintah akan ada dalam pusat data tersebut. Wajar timbul kekhawatiran apabila ada campur tangan asing di situ," jelasnya saat ditemuin wartawan di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (30/7/2020).

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyebutkan, hal ini berpotensi akan adanya penambangan data oleh asing. "Saya ingatkan pemerintah tentang kedaulatan data. Jangan sampai kedaulatan data kita tergadaikan nantinya," ungkapnya.

zxc2

Karenanya, Wakil Ketua Fraksi PKS ini menyebutkan, perlunya kejelasan akan skema kerjasama tersebut. "Apakah mereka ikut dalam spesifikasi teknis dan implementasinya? Jika ya, tentu ini sangat mengkhawatirkan."

Ia pun menyebutkan, banyak pemain lokal yang kompeten bahkan ada yang   diakui global. "Bahkan ada cloud computing provider global yang 'numpang' di data center lokal kita," jelasnya.

Karenanya, Indonesia harus bisa mandiri apalagi banyak bibit-bibit yang kompeten harus didukung. "Jangan justeru kita membesarkan kepentingan asing," jelasnya.

Sebut saja Telkom yang merupakan BUMN memiliki data center besar di Bekasi. Namun, kata Sukamta, adalah hal yang aneh kenapa pemerintah justru membangun data center sendiri dengan campur tangan asing.

"Kita sepertinya menghadapi era industri 4.0 dengan setengah-setengah. Skema pendanaan dari asing ini buktinya, urusan yang sangat vital pun kita tidak berusaha untuk berdikari."

"Ini yang perlu kita perjelas, agar kedaulatan kita sekarang dan akan datang tetap terjaga secara utuh," katanya.