"Nanti akan diturunkan surat edaran oleh pemda kepada seluruh ASN mengenai hal ini”, tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara, Achmad Slamet Hidayat menyampaikan bahwa menjaga netralitas ASN dalam dimensi politik merupakan etika dan perilaku yang wajib di pegang teguh oleh penyelenggara negara,dengan tidak mengabaikan haknya sebagai warga negara untuk memilik atau dipilih dalam Pilkada.

"Meskipun ASN netral, mereka  tetap punya hak politik untuk memilih ataupun di pilih, tetapi dalam penyelenggaraan perhelatan politik tidak bisa terjun langsung baik dalam kegiatan-kegiatan pasangan calon dan lainnya", jelasnya.