Namun demikian, secara spesifiknya Hilman meminta media tanyakan dulu kepada Kejari Kuansing. "Kalau nanti sudah (ada info dari Kejari Kuansing) kasih tau saya lagi ya," ujar Hilman.

Untuk diketahui lagi dalam audit itu ada juga penerima bibit sawit unggul yang tidak memenuhi syarat (lahannya belum siap tanam) serta peruntukan seng bergelombang yang tidak sesuai bahkan tidak tepat sasaran.

Sebelumnya, praktisi Hukum Riau, Rachman Ardian Maulana SH MH, berpendapat berdasarkan audit BPK tahun 2019 itu, memang ada indikasi program pengadaan Bibit Sawit unggul dan Seng Bergelombang ada masalah.

Seharusnya, sebut Rahman, hasil LHP BPK RI tersebut bisa menjadi pintu masuk Polisi dan Kejaksaan menyelidiki apakah proyek tersebut ada merugikan kerugian negara atau tidak.***