RIAU24.COM -  Hingga saat ini, negara masih mempertahankan Presidential Threshold (PT) sebagai syarat dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres). Sebenarnya, sudah cukup banyak pihak yang meminta syarat itu segera dihapus, dengan berbagai pertimbangan. 

Salah satunya, datang Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun. Menurutnya, kebijakan negara mempertahankan PT tersebut, merupakan sesuatu yang buruk untuk politik dan demokrasi di Indonesia. 

Tak tanggung-tanggung, menurut pria yang juga deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ini, 
PT bisa membuat politik dan demokrasi Indonesia dibajak para pemilik modal. Sebab dengan adanya ketentuan itu, mereka bisa “membeli” partai politik yang ada di DPR. 

“Agar tidak ada pasangan calon lagi yang dimajukan kecuali satu pasangan saja, yang barang kali bisa disetting para cukong,” terangnya, dalam rekaman video yang diunggah di YouTube, beberapa waktu lalu. 

Dilansir rmol, Jumat 28 Agustus 2020, Refly bahkan mengakui bahwa dirinya pernah mendengar pernyataan yang membuat dirinya kaget. Menurutnya, pernyataan itu datang dari seorang pengusaha yang mengatakan, untuk membeli parpol tidak perlu keluar duit banyak. Cukup sediakan Rp1 miliar per partai. Itu berarti, jika di DPR hanya ada 9 partai, maka pemilik modal cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp9 miliar.