Tim gabungan tersebut melakukan penggerebekan antara 14 dan 17 September dan menangani lebih dari 450.000 kasus pelanggaran kesehatan di 30.000 lokasi. Gatot mengatakan dalam telekonferensi yang sama bahwa sekitar 50.000 personel polisi dikerahkan dalam operasi tersebut, yang mengeluarkan peringatan lisan kepada lebih dari 379.000 pelanggar, peringatan tertulis kepada lebih dari 56.000 pelanggar dan denda sebesar Rp 399 juta kepada lebih dari 16.000 pelanggar. Tim tersebut telah menutup 63 bisnis yang gagal mematuhi protokol kesehatan.

“Kami juga mobile [...] melalui tim yang memburu pelanggar. Sasarannya adalah tempat-tempat yang ramai, tempat makan dan tempat-tempat penegakan peraturan daerah,” ujarnya.

Sementara banyak ahli menganggap keterlibatan polisi dan militer perlu sampai tingkat tertentu, mereka juga percaya bahwa pemerintah belum menangani akar penyebab rendahnya kepatuhan publik terhadap protokol kesehatan, yaitu komunikasi publik yang tidak efektif.

“Misinformasi tentang COVID-19 menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar tentang COVID-19,” kata Masdalina Pane dari Persatuan Epidemiologi Indonesia (PAEI). Dosen epidemiologi Universitas Airlangga Laura Navika Yamani mengatakan sinkronisasi kebijakan dan penegakan protokoler masih menjadi urusan pemerintah yang belum selesai. Dia memperingatkan tentang risiko kerumunan orang menjadi kelompok infeksi selama pilkada mendatang.

“Personel di lapangan juga harus memiliki pemahaman yang sama tentang kebijakan [dan sifat penularan virus], bukan hanya bertindak sebagai penegak hukum. Kasus-kasus baru-baru ini tentang orang-orang yang dihukum karena tidak memakai masker dengan benar saat berada di dalam mobil sendiri adalah contoh ekstrem tentang ini, "kata Laura, menambahkan bahwa pengawasan harus diprioritaskan di tempat-tempat keramaian, terutama yang di dalam ruangan.

Organisasi masyarakat sipil yang dikelompokkan di bawah Koalisi Masyarakat Sipil mengkritik keterlibatan militer dalam penegakan protokol kesehatan, dengan mengatakan militer bertindak di luar "peran dan keahlian mereka". Mereka juga mendesak pemerintah untuk mengizinkan para ahli untuk memimpin langkah-langkah kesehatan dan menekankan penggunaan persuasi dalam menyebarkan kesadaran tentang protokol kesehatan.