RIAU24.COM - Soal adanya wacana revisi UU ITE, Pemerhati HAM Haris Azhar menyebutkan jika Presiden Joko Widodo seperti digocek oleh bawahannya. Kata Haris, Jokowi yang pertama mewacanakan revisi aturan, tapi menterinya bilang interpretasi resmi atas UU ITE.

"Kita seperti masuk ke babak presiden digocek oleh menterinya," uajr Haris dilansir dari Tempo.co, Sabtu, 20 Februari 2021.

Untuk diketahui, rencana revisi UU ITE bergulir setelah Jokowi memberikan arahan dalam rapat tertutup dengan pimpinan TNI dan Kepolisian RI di Istana Negara. Melalui akun Twitternya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa DPR perlu mengubah UU ITE jika menimbulkan rasa ketidakadilan.

Sementara, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate menunjukkan bahwa pemerintah tak akan masuk ke urusan revisi UU ITE. Pemerintah menggeser isu revisi ke masalah interpretasi ketentuan dalam undang-undang tersebut.

"Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran UU ITE," ucapnya.

Haris menilai interpretasi ulang terhadap UU ITE tidak akan menyelesaikan masalah pasal karet dalam aturan tersebut. Dia mengatakan interpretasi resmi terhadap UU tersebut bisa berbeda di setiap lembaga. Dia menilai langkah revisi adalah yang lebih tepat.

"Interpretasi antara MA dan MK soal Peninjauan Kembali saja bisa berbeda dan itu masih hidup sampai sekarang," kata dia.

Namun demikian, Haris mengatakan untungnya Presiden Jokowi memberi pesan untuk melanjutkan rencana revisi itu.

Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD telah membentuk dua satgas untuk rencana tersebut. Satgas pertama bentukan Mahfud akan dipimpin oleh Johnny Plate. Sementara, tim kedua akan membahas kemungkinan revisi UU ITE.