RIAU24.COM -  Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diketahui telah memberikan bukti-bukti ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terkait legalitas kepengurusan yang ia pimpin.

AHY mengatakan, dirinya memberikan bukti-bukti legalitas kepengurusannya tersebut karena tidak ingin hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko disahkan oleh Kemenkumham.

Seperti tidak terima, AHY menganggap KLB tersebut adalah abal-abal.

Dalam postingan akun Twitter pribadinya @AgusYudhoyono, ia akan melakukan konferensi pers live melalui DPP Partai Demokrat sore ini pukul 17.00. AHY akan menguak kebenaran tentang testimoni peserta KLB abal-abal.

AHY juga menuliskan keterangan pada postingan tersebut.

“Bagi para pecinta demokrasi, setujukah bila fakta yang sebenarnya tentang KLB abal-abal ini diungkapkan?,” tulis @AgusYudhoyono.

Seolah-olah ingin mengajak warganet mengungkap kebenaran, postingan AHY mendapat komentar positif dari warganet.

“Harus segera diungkap dan dibuka semua, agar jangan di fitnah ini hanya skenario dan sandiwara belaka,” ungkap @Harin92648227

“Hrs diungkap, setuju,” ungkap @danubudiyono

“Sangat setuju, jgn mau di kadalin ama org yg bkn anggota partai. Tunjukan kualitas & kapabilitas anda,” ungkap @rey16mase

Seperti diketahui, AHY menganggap tak ada satu pun syarat penyelenggaraan KLB yang terpenuhi dalam acara yang memilih Moeldoko jadi Ketua Umum itu. Baik syarat ketua DPD, ketua DPC hingga kewajiban persetujuan Majelis Tinggi. Semua tak ada yang terpenuhi.