Pada bulan Oktober, PTA melarang TikTok atas tuduhan serupa, dengan mengatakan bahwa platform tersebut telah gagal menyaring konten "tidak bermoral dan tidak senonoh".

Sepuluh hari kemudian, mereka mencabut larangan tersebut, dengan mengatakan pihak berwenang Pakistan telah diyakinkan oleh manajemen TikTok bahwa "mereka akan memblokir semua akun berulang kali yang terlibat dalam menyebarkan kecabulan dan amoralitas".

Platform, yang memungkinkan pengguna untuk berbagi video pendek satu sama lain, sangat populer di negara Asia Selatan berpenduduk 220 juta orang, dan memiliki lebih dari 20 juta pengguna aktif bulanan, menurut firma analitik Sensor Tower.

Pengguna populer Pakistan di platform ini memiliki jumlah pengikut ratusan ribu pengguna. Penggunaan internet diatur secara ketat di Pakistan dengan PTA diberdayakan di bawah Pencegahan Kejahatan Elektronik Act (PECA) untuk memblokir konten pada berbagai kriteria, termasuk untuk melawan "kemuliaan serta ajaran Islam atau integritas, keamanan atau pertahanan Pakistan atau… ketertiban umum, kesopanan atau moralitas ”.

Kelompok hak asasi manusia mengatakan proses dan kriteria pemblokiran konten telah lama menjadi buram dan sering kali melanggar hak warga negara atas kebebasan berekspresi.

Negara ini mendapat skor 26 dari 100 pada indeks Freedom of the Net 2020 yang berbasis di Freedom House, yang mengatakan, "Lingkungan online di Pakistan dikontrol dengan ketat oleh pemerintah."