Pernyataan diplomat itu sangat kontras dengan pidato bulan lalu yang dibuat oleh Duta Besar Myanmar untuk PBB Kyaw Moe Tun yang mengecam kudeta militer, mendesak badan internasional tersebut untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk menghentikan para jenderal. Dia dipecat sehari setelahnya, sementara penggantinya mengundurkan diri segera setelah mengambil peran itu.

Pekan lalu, Andrews mendesak Dewan Keamanan PBB untuk kembali memberlakukan embargo senjata dan menyasar sanksi militer Myanmar.

Dewan Keamanan, yang mencakup pendukung tradisional utama Myanmar, China, tidak mengindahkan seruan itu. Andrews menegaskan bahwa rakyat Myanmar membutuhkan "tidak hanya kata-kata dukungan tetapi juga tindakan yang mendukung."

“Mereka membutuhkan bantuan komunitas internasional sekarang,” katanya.

Andrews menyarankan negara-negara harus menemukan cara untuk memihak Dewan Keamanan yang terus-menerus diblokir dan menjatuhkan sanksi terkoordinasi. "Keengganan beberapa negara untuk bertindak seharusnya tidak menghalangi tindakan terkoordinasi dari mereka yang ada," katanya.

Dia menyerukan pembentukan "Koalisi untuk Rakyat Myanmar" darurat untuk mengoordinasikan sanksi dan embargo senjata, dan juga berusaha untuk mengadili pejabat keamanan senior Myanmar di bawah yurisdiksi universal.