RIAU24.COM - Langkah Sri Lanka untuk melarang burqa dengan alasan "keamanan nasional" sambil menyebut penggunaannya "ekstremisme agama" telah disebut sebagai "agenda rasis" yang digunakan untuk menyebabkan perpecahan di negara tersebut.

Burqa adalah pakaian luar yang dipakai untuk menutupi seluruh tubuh dan wajah dan digunakan oleh sebagian wanita muslim.

Dilansir dari Aljazeera, pada hari Sabtu, Menteri Keamanan Publik Sri Lanka Sarath Weerasekera mengatakan dia telah menandatangani dokumen persetujuan kabinet untuk melarang burqa, menambahkan bahwa pemerintah juga berencana untuk melarang lebih dari 1.000 sekolah Islam yang melanggar kebijakan pendidikan nasional. Warga Sri Lanka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap proposal tersebut, dengan banyak yang memandang tindakan tersebut sebagai upaya untuk menenangkan mayoritas Buddha di Sri Lanka dan menyebabkan perpecahan.

"Ini adalah agenda rasis," kata Hilmy Ahamed, wakil presiden Dewan Muslim Sri Lanka, kepada Al Jazeera.

"Mereka mencoba meyakinkan umat Buddha bahwa mereka mengejar Muslim."

Umat ​​Buddha Sinhala berjumlah sekitar 75 persen dari 22 juta orang di negara itu dengan jumlah Muslim sekitar sembilan persen. Etnis minoritas Tamil, yang sebagian besar beragama Hindu, mencapai sekitar 15 persen. Dokumen yang ditandatangani yang melarang burqa diserahkan pada hari Jumat, menurut Weerasekera. Proposal tersebut membutuhkan persetujuan Kabinet dan Parlemen, di mana pemerintah memiliki dua pertiga mayoritas, sebelum menjadi undang-undang.