RIAU24.COM -  Ketua Lembaga Pemantau Penanganan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono, mencurigai penolakan impor beras yang dilakukan Dirut Bulog, Budi Waseso sebagai upaya mencari panggung dan mendongkrak popularitas.

Pasalnya, Perum Bulog sendiri yang mengusulkan anggaran pangan sebesar Rp 19,05 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Anggaran pangan tersebut dialokasikan untuk kebutuhan subsidi beras sebesar Rp 4,05 triliun dan pengadaan besar cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,5 juta ton senilai Rp 15 triliun.

“Lah kok aneh sih nih Dirut Bulog minta anggaran pangan Rp 19,05 trilyun dalam APBN Perubahan 2021 yang salah satunya untuk pengadaan CBP. Nah CBP itu terdiri dari beras yang dibeli dari petani dan impor,” tuturnya seperti dilansir RMOL Rabu (24/3).

“Nah kok sekarang nolak impor beras. Ada apa nih ya? Jangan-jangan lagi cari panggung agar populis,” duga Arief.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu itu semakin aneh lantaran PDI Perjuangan sebagai partai pemegang kekuasaan ikut-ikut menyuarakan penolakan pada impor beras. Bahkan penolakan disampaikan langsung melalui Sekjen Hasto Kristiyanto. “Padahal selama Jokowi menjabat setiap tahun impor beras,” sambung Arief.

Dia menjelaskan bahwa Indonesia memang masih harus impor untuk memenuhi ketahanan pangan nasional. Ini lantaran hitungan ketahanan pangan untuk konsumsi nasional serta cadangan atau buffer beras nasional tidak masuk dalam katagori aman bila terjadi sesuatu bencana nasional ataupun gagal panen. 

Atas alasan itu, Arief meminta semua pihak untuk tidak latah menolak impor beras dengan mengatasnamakan petani.

“Itu cuma alasan klise agar populer saja di petani, tapi tidak melihat kenyataan kalau produksi beras nasional itu masih belum ada peningkatan dari tahun ke tahun,” tegasnya.****