RIAU24.COM -  Sejak Covid-19 menular luas di Indonesia, pemerintah berjanji akan memberi insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang berjuang menghadapi virus corona baru. Namun, hingga kini pemerintah belum melunasi pembayaran insentif nakes.

Tunggakan insentif nakes yang dikelola rumah sakit di bawah Kemenkes tersebut senilai Rp 1,48 triliun.

Adanya tunggakan pembayaran insentif nakes tersebut, memunculkan respon dan kritik dari banyak pihak. Salah satunya datang dari mantan komisaris PT Bukit Asam, Said Didu.

Said Didu dalam cuitannya di Twitter menyinggung gaji stafsus (staf khusus) Presiden milenial dan BPIP terkait insentif ini.

“Ini lebih penting daripada menggaji stafsus milenial, BPIP, kartu prakerja dan biayai buzzer Rp,” ujar Said Didu dalam cuitan akun Twitter @msaid_didu.

Seperti diketahui, beban kerja perawat bertambah dua kali lipat di tengah pandemi virus Corona saat ini. Sebab mereka dihadapkan pada persoalan psikologis dan ekonomi. Tentu penundaan pembayaran insentif amat disayangkan.

Insentif nakes bagi dokter spesialis mencapai Rp 7,5 juta per orang per bulan.

Melansir dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 tahun 2015 gaji staf khusus presiden adalah sebesar Rp 51.000.000.

Sebelumnya, Habib Rizieq juga pernah mempersoalkan gaji Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang lebih dari Rp 100 juta. BPIP sendiri dibentuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Mengutip pernyataan Menteri Ketenagekerjaan (Menaker), Ida Fauziyah. Sekarang anggaran kartu prakerja dilipatgandakan dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun, dari 2 juta menjadi 5,6 juta peserta.

Sebelumnya, ahli ekonomi Rizal Ramli memberikan kritik pedas terhadap buzzer Istana yang ia sebut sebagai sampah demokrasi.