RIAU24.COM - BENGKALIS - Pemerintah Bengkalis berencana akan kembali mengaktifkan pos lintas batas guna mendukung perekonomian masyarakat Bengkalis yang berada di perbatasan Indonesia Malaysia, khususnya di Kepulauan Rupat.

Pasalnya dengan mengaktifkan kembali pos lintas batas, masyarakat perbatasan bisa berdagang dengan masyarakat negeri tetangga secara langsung.

Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan itu, usai mendengar keluhan masyarakat Rupat Utara yang merasa kesulitan melakukan ekspor hasil tanggapan mereka, Kamis (25/3) pekan kemarin.

Menurut Bagus sesuai aturan dari pemerintah pusat untuk melakukan ekspor baru bisa dilakukan jika hasil yang akan dibawa diatas tiga puluh ton ke atas. Sementara kemampuan nelayan diperbatasan terbatas bisa menghasilkan hasil tangkapan di bawah tiga puluh ton.

"Seperti dialami pengusaha perikanan di Rupat Utara ini sangat jauh dari tiga puluh ton, untuk mengumpulkan tiga puluh ton hasil perikanan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Kemampuan nelayan baru sekitar tiga sampai lima ton lebih,"ujar Bagus Santoso.

Dahulunya ada kebijakan pos lintas batas yang membantu nelayan Bengkalis untuk menjual hasil tangkapan mereka langsung ke negara tetangga (Malaysia red,). Penjualan di bawa sepuluh ton bisa dilakukan bahkan tanpa terkena bea cukai, namun kebijakan ini sudah tidak diberlakukan lagi karena adanya regulasi baru saat itu.

"Sekarang untuk ekspor syarat administrasi yang cukup berat dan saat ini perdagangan pos lintas batas ini dengan regulasi baru sudah bisa kembali dilakukan, bahkan daerah lain sudah berjalan,"beber Wabup Bengkalis.

Wabup Bengkalis sudah mendatangi Imigrasi Bengkalis, disana pihaknya mendapatkan informasi adanya daerah di Indonesia yang sudah memberlakukan perdagangan lintas batas. 

"Saya kira ini solusi untuk Bengkalis mengejar kembali mengaktifkan pos lintas batas. Kalau kabupaten lain bisa kenapa kita tidak,"ujarnya lagi.

Bagus bersama Bupati Bengkalis akan memperjuangkan hal ini, bahkan juga sudah ada menyampaikan terkait perdagangan lintas batas ini kepada pemerintah Bengkalis secara tertulis.

"Kami akan mengajak kawan kawan di DPRD Bengkalis untuk melihat dan studi banding di kabupaten yang sekarang sudah melakukan perdagangan lintas batas. Sehingga hasil dari studi banding ini nantinya kita harapkan bisa kita tembus dan berlakukan juga pos lintas batas di Bengkalis untuk mendukung perekonomian masyarakat Bengkalis yang ada di perbatasan Indonesia Malaysian ini,"pungkasnya.