RIAU24.COM -  Sejak beberapa hari belakangan ini, kecaman terus ditujukan kepada Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal itu terkait dengan ucapan turut berduka cita yang disampaikan untuk korban musibah banjir bandang dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Hal itu terkait dengan sikap Moeldoko yang ketika itu mengatasnamakan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pemerintahan Jokowi telah menolak hasil KLB Partai Demokrat yang digelar di Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, KLB itu pula yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum. 

Salah satu kecaman dilontarkan aktivis perempuan 1998, Meilda Pandiangan. Tak hanya mengecam, Meilda bahkan mencium gelagat Moeldoko ingin disejajarkan dengan Presiden Jokowi. 

"Mestinya Moeldoko malu karena masih mengklaim sebagai ketua umum Partai Demokrat. Pemerintah sudah menolaknya. Sebaiknya seluruh penggerak KLB ilegal sadar diri dan melakukan taubat massal," lontarnya, Kamis 8 April 2021. 

Tak hanya itu, ia menyinggung sejumlah pernyataan Moeldoko, yang dinilai rancu dan lucu. Hal itu terkait dengan pernyataan Moeldoko  mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam menangani bencana, mendorong difungsikannya penampungan sementara, dan bahkan ingin mengajak kerjasama pemerintah 

"Pernyataan tersebut seakan-akan Moeldoko sudah menjadi outsider Pemerintah. Tapi faktanya Moeldoko adalah anak buah presiden yang seharusnya melayani presiden," paparnya, dilansir rmol. 

Karena itu, Meilda mengingatkan Moeldoko untuk berhenti pura-pura lupa jika dirinya masih menjabat sebagai Kepala KSP. Dengan statusnya itu, Moeldoko seharusnya bisa datang langsung ke lokasi bencana dan mendata jumlah korban dan kerusakan. Selanjutnya, data yang didapat di lapangan lalu dilaporkan ke Presiden Jokowi sebagaimana anak buah melayani atasan.

“Bukan malah gaya-gayaan memuji dan mendukung langkah-langkah pemerintah serta mengajak kerjasama dengan pemerintah,” tuturnya.

Tak hanya itu, Meilda menduga Moeldoko sudah tidak mau menjadi anak buah Presiden Joko Widodo. Klaim sebagai ketua umum Demokrat dan pujian pada pemerintah seperti yang disampaikannya, bisa dianggap sebagai gelagat ingin disejajarkan dengan Jokowi.

"Sadarlah Moel, level Anda sebagai anak buah Presiden, jangan sekali-kali mensejajarkan diri dengan presiden, apalagi dengan mengklaim sebagai ketua umum partai orang," pungkasnya. ***