RIAU24.COM - Rapat Paripurna DPRD Inhu, Riau dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 pada Jumat 18 Juni 2021 lalu sempat diinterupsi anggota dewan.
Pasalnya, dokumen Ranperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 tidak dilengkapi dengan lampiran hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).

Interupsi itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Inhu Suharyanto setelah rapat paripurna dibuka oleh Wakil Ketua I Masyrullah didampingi Ketua DPRD Samsudin dan Wakil Ketua II H Suwardi Ritonga.
"Interupsi pimpinan. Sebelum rapat paripurna ini berjalan lebih jauh, sebaiknya dokumen Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 harus dilengkapi. Karena dari dokumen yang saya terima tidak melampirkan hasil audit BPK RI," sebut Suharyanto.

Suharyanto menegaskan, bahwa pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 oleh dewan diatur oleh Undang-undang. Sementara pihak eksekutif hanya menyampaikan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020.

"Dalam Undang-Undang No.8 tahun 2019 tentang Penyusunan Pelaksanaan Belanja dan Pendapatan Daerah, jelas dibunyikan pada Pasal 194. Dimana kepala daerah harus melampirkan audit BPK," jelas Suharyanto.

"Jika memang hasil audit tidak disampaikan, anggota dewan yang ada tidak mungkin melakukan pembahasan," tambahnya.
Menanggapi interupsi itu, Wakil Ketua I langsung meminta tanggapan dari Sekdakab Inhu Hendrizal yang hadir mewakili Pj Bupati Inhu Chairul Riski.

Dalam tanggapannya, Hendrizal menjelaskan, sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Inhu, pihaknya sudah melengkapi dokumen sebanyak 41 eksemplar.

Akan tetapi saat didesak peserta rapat, akhirnya Hendrizal mengakui bahwa dokumen yang ada hasil audit BPK RI hanya 6 eksemplar dan bukan 41 eksemplar.
Dan ditanya lagi kapan akan dilengkapi, Hendrizal menyatakan bahwa dokumen itu akan secepatnya dilengkapi. (yuzwa)