RIAU24.COM -  Masyarakat Tanah Air sempat dihebohkan dengan pernyataan Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono yang menyebutkan dalang dibalik vaksin berbayar.

Menurut Pandu, gagasan program itu berasal dari Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Sebelum diterapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk membatalkan vaksinasi Covid-19 berbayar bagi individu yang direncanakan disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia Mahfud MD menyikapi hal ini. Disampaikannya melalui akun Twitter miliknya @mohmahfudmd, Sabtu, 17 Juli 2021.

Menurutnya, semuanya bermula ketika terjadi ledakan virus corona di Indonesia.

"Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta," tulisnya.

Diperparah dengan kurangnya vaksinator yang dimiliki oleh pemerintah.

"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tapi tenaga vaksinator tidak cukup. Terjadi antrean rakyat," tulisnya.

"Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya," tulisnya.

Sejak saat itu muncullah ide vaksin berbayar. Digagas oleh swasta untuk kepentingan karyawannya.

"Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," tulisnya.

"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu," tulisnya.