Ia menyampaikan, sertipikat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, di samping menghindari terjadinya sengketa, sertipikat juga dapat menjadi anggunan untuk menambah modal usaha. 

"PTSL ini kita kerjakan Desa per Desa secara menyeluruh, jadi targetnya bisa masyarakat, bisa tanah instansi, tanah wakaf, tanah desa dan berbagai jenis tanah lainnya kecuali perusahaan. Sementara manfaat program ini buat pemda, dapat menabah pendapatan dari sektor pajak penerimaan PBB maupun PPATB. Untuk PPATB dapat saya sampaikan tahun 2019 berjumlah 4,3 Miliar, kemudian tahun 2020 naik menjadi 6,9 Miliar, hampir 7 Milyar kenaikan mencapai 70 persen untuk tahun 2021 kami belum menghitungnya,"terangnya.

Karena, sambung dia, sertipikat dapat menjadi hak tanggungan perputaran ekonominya tahun 2012 400,669 Miliar, sedangkan di tahun 2020 naik menjadi 755,16 Milir, jadi putaran ekonominya cukup kencang perjadi peningkatan sebesar 62 persen.

"Hari ini kita menyerahkan 300 sertipikat yang semestinya berada di lapan Desa, untuk penyerahan kali ini kita serahkan untuk tiga desa, yaitu Desa Pangkalan Pisang, Buatan satu dan Buatan Dua,"terangnya.

Tambah dia, terkait PTSL banyak yang mendapat dukungan, terutama keringanan dalam pemberian pembayaran BPHTB yang selama ini masih berlaku ketentuan umum, bahwa BPHTB dikenakan terhadap tanah masyarakat  yang berada di atas 1 juta. 

"Ini perlu dibuatkan peraturan bupatinya, untuk pengurangan atau kalau memungkinkan justru penghapusan agar masyarakat terbantu,"tandasnya. (Lin)