Begitu pula dengan video dalam channel akun YouTube Haris Azhar yang berjudul "Ada Lord Luhut dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga ada!!', dibuat untuk memfasilitasi dan menyuarakan kegelisahan publik atas situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Papua sebagaimana lebih lengkap diuraikan dalam hasil riset Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul "Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya". Harapannya adalah negara, pemerintah dan stakeholder terkail dapat merespons-nya dengan bermartabat dan memadai dengan membuat kebijakan yang tepat untuk menghentikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau mencegah praktik bisnis yang berdampak negatif terhadap masyarakat adat Papua.

2. Bahwa kami menyesalkan apabila terdapat penafsiran lain atau berbeda atas maksud baik Klien kami dalam video a quo. Namun demikian, untuk mendudukkan masalah ini secara lebih jelas, dan menghindari kesalahfahaman, serta sekaligus sebagai wujud dari itikad baik, kami mengundang Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan dan/atau rekan-rakan sebagai kuasa hukumnya untuk bertemu dan membahas persoalan ini secara bermartabat dan proporsional. Undangan pertemuan akan kami susulkan segera.

3. Bahwa sebagai perwujudan penghormatan klien kami atas hak dari Sdr. Lahut Binsar Panjaitan untuk memberikan klarifikasi dan sekaligus hak untuk membantah. Klien kami tetap menawarkan kepada Sdr. Luhut Binsar Pandjaitan untuk hadir dalam channel YouTube Haris Azhar dengan durasi dan kesempatan berbicara yang sama dengan narasumber sebelumnya.

Demikian surat tanggapan somasi ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian bersama.