RIAU24.COM - Akhirnya Presiden AS Joe Biden menandatangani undang-undang RUU kekerasan senjata, dimana kasus ini terjadi paling banyak dalam beberapa dekade terakhir.

Kompromi bipartisan yang tampaknya tak terbayangkan sampai serangkaian penembakan massal baru-baru ini. Dikutip dari Aljazeera, Presiden Joe Biden menyampaikan hal sebagai berikut.

“Pesan mereka kepada kami adalah lakukan sesuatu, berepa kali kita mendengarnya? Lakukan sesuatu. Demi Tuhan, lakukan sesuatu. Hari ini kamu melakukannya”.

“Sudah waktunya, ketika tampaknya musthail untuk menyelesaikan kasus di Washington, kami melakukan sesuatu hal yang penting”.

Berikut adalah beberapa hal penting dari RUU yang ditandatangani Biden:

Pemeriksaan latar belakang yang diperluas:

Catatan kesehatan remaja dan mental negara bagian dan lokal dari pembeli senjata akan menjadi bagian dari pemeriksaan latar belakang federal untuk pembeli berusia 18 hingga 20 tahun.

Maksimum tiga hari untuk mengumpulkan catatan akan diperpanjang hingga 10 hari untuk mencari data remaja.

Jika 10 hari berlalu tanpa resolusi, penjualan akan dilakukan.

'Celah pacar':

Terpidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak akan mendapatkan senjata jika mereka memiliki "hubungan serius yang berkelanjutan yang bersifat romantis atau intim" saat ini atau di masa lalu dengan seorang korban.

Hak pelaku untuk membeli senjata api akan dipulihkan setelah lima tahun jika tidak ada kejahatan kekerasan tambahan yang dilakukan.

Senjata api saat ini tidak diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga jika mereka menikah, tinggal bersama atau memiliki anak dengan korban.

Hukum bendera merah:

Bantuan federal akan diberikan kepada 19 negara bagian, ditambah Distrik Columbia, yang memiliki undang-undang yang membantu pihak berwenang mendapatkan perintah pengadilan untuk sementara waktu memindahkan senjata dari orang-orang yang dianggap berbahaya. Negara-negara bagian itu akan membutuhkan proses yang kuat untuk menantang pengambilan senjata api. Negara bagian lain dapat menggunakan uang untuk program intervensi krisis.

Kesehatan mental:

RUU tersebut akan memperluas klinik kesehatan perilaku masyarakat, membantu negara bagian meningkatkan program kesehatan mental di sekolah dan menyediakan lebih banyak konsultasi kesehatan mental dari jarak jauh.

Pendidikan:

RUU tersebut akan meningkatkan pengeluaran untuk kesehatan mental sekolah, intervensi krisis, program pencegahan kekerasan, pelatihan pekerja kesehatan mental dan keamanan sekolah.

Dealer senjata berlisensi federal:

Undang-undang saat ini mengharuskan orang yang “terlibat dalam bisnis” penjualan senjata memiliki lisensi, yang berarti mereka harus melakukan pemeriksaan latar belakang. RUU tersebut mendefinisikannya sebagai menjual senjata api "untuk mendapatkan keuntungan secara dominan", dalam upaya untuk menuntut orang-orang yang menghindari persyaratan itu.

Pengedar senjata:

RUU itu akan menciptakan kejahatan federal untuk penyelundup senjata dan "pembeli jerami" yang membeli senjata untuk orang-orang yang tidak lulus pemeriksaan latar belakang. Ancaman hukumannya hingga 25 tahun penjara. Pelanggar tersebut sekarang terutama dituntut untuk pelanggaran dokumen.

Biaya:

Kantor Anggaran Kongres nonpartisan memperkirakan biaya tagihan sebesar $ 13 miliar, sebagian besar untuk kesehatan mental dan sekolah.