RIAU24.COM - DPR RI telah melakukan rapat paripurna terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi diiringi berbagai aksi demo yang bergejolak di tengah masyarakat pada Selasa (6/9/22).

Demo menuntut kenaikan harga BBM tidak hanya terjadi di luar gedung DPR, namun di dalam rapat paripurna juga terjadi. Hal itu dilakukan oleh anggota DPR Fraksi PKS.

Alifudin satu diantara Anggota DPR RI Fraksi PKS menuntut pemerintah menurunkan kembali harga. Sebab naiknya BBM akan berdampak langsung terhadap masyarakat.

"Saya menolak harga BBM subsidi naik, karena akan berdampak ke jantung masyarakat, lalu kita tahu juga bahwa pemerintah Malaysia malah menurunkan harga BBM, kok bisa Indonesia malah naik, harga minyak dunia juga cenderung turun," kata Alifudin di rapat paripurna HUT ke-77 DPR RI, Selasa (6/9/2022) dikutip sindonews.com.

Selain menuntut, Alifudin juga menegaskan solusi dari permasalahan tidak tepatnya sasaran subsidi BBM bukan menaikan harga BBM, tapi dibuat pembatasan sistem yang tegas dan jelas, serta evaluasi kinerja Instansi terkait yang terdapat indikasi korupsi dan tidak pro terhadap rakyat.

"Kalau alasan karena krisis global itu benar terjadi, tapi bukti bahwa harga minyak dunia cenderung menurun itu juga fakta, kalau mau membandingkan antarnegara, betul ada negara yang menjual haga minyak mahal, tapi juga tetangga kita negara Malaysia juga menurunkan harga BBM faktanya," ucapnya.

Ia menambahkan harusnya jangan diturunkan BBM tapi anggaran negara untuk proyek yang tidak jelas dan tidak tepat seharusnya yang dihapuskan, seperti IKN dan kereta cepat.

"Satu juga yang harus diingat, pemerintah juga seharusnya evaluasi kenapa tidak tepat sasaran, bukan rakyat dikorbankan, coba evaluasi BPH Migasnya. Jangan jadi raja tega dengan menaikan Harga BBM," tegasnya.

Sekedar informasi selain aksi di luar gedung DPR, suara penolakan kenaikan BBM pun terdengar di ruang rapat paripurna.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani itu, anggota PKS terlihat membawa kertas berisi tulisan penolakan terhadap langkah pemerintah menaikkan harga Pertalite dan solar bersubsidi.

Di pertengahan sidang, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Mulyanto mengajukan interupsi. Puan pun mempersilakan.

Dalam interupsinya, Mulyanto mengatakan, "Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat. Dengan ini kami nyatakan bahwa Fraksi PKS menolak kenaikan BBM bersubsidi."

Profesor nuklir itu pun menyatakan fraksinya walk out dari rapat paripurna tersebut.

Para anggota fraksi PKS pun berdiri sambil membentangkan kertas yang masing-masing mereka bawa. Dalam kertas itu berisi beragam tulisan tentang penolakan terhadap kenaikan BBM.

(***)