RIAU24.COM -BENGKALIS - Belasan orang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkalis melakukan unjuk rasa didepan Kantor Bupati dan kantor DPRD kabupaten Bengkalis terkait naiknya bahan bakar (BBM), Kamis 8 September 2022.

Unras tersebut, mahasiswa menolak atas kenaikan BBM oleh pemerintah pusat, mahasiswa Bengkalis meminta kepada pemerintah kabupaten Bengkalis agar bisa menolak kenaikan BBM. 

Lantaran masyarakat Bengkalis juga banyak yang tidak setuju atas kenaikan BBM tersebut. Aksi unras dikawal ketat aparat penegak hukum terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP Bengkalis.

Adapun 6 tuntutan yang disampaikan Mahasiswa saat unras di depan kantor Bupati Bengkalis dan DPRD diantaranya.

1. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis (BUPATI dan DPRD) Untuk Menolak Kebijakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi.

2. Menuntut pemerintah Kabupaten Bengkalis (BUPATI dan DPRD) Menjamin Ketersediaan BBM Secara Berkelanjutan.

3. Menuntut Pemerintah Kabupaten Bengkalis Menjamin Pendistribusian BBM Bersubsidi Tepat Sasaran.

4. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis Untuk Memberantas Mafia Migas.

5. Mendesak pemerintah kabupaten Bengkalis untuk menstabilkan harga jual karet yang terjadi penurunan harga.

6. Mendesak pemerintah kabupaten Bengkalis untuk menindaklanjuti terjadinya kelangkaan gas LPG 3kg di kabupaten Bengkalis.

Sementara, Wakil Bupati Bengkalis Bagus Santoso menyampaikan sangat mengapresiasi orasi yang disampaikan oleh mahasiswa dan mahasiswi, krisis ini sudah yang melanda negara kita dan pemerintah sangat perihatin dengan keadaan saat ini.

"Saya mengakui dan menyadari bahkan seluruh Indonesia saat ini dilanda krisis di akibatkan kenaikan BBM, tetapi semua itu atas kewenangan dan kebijakan pemerintah pusat,"ujar Bagus Santoso.

Bagus mengungkapkan dihadapan mahasiswa HMI bahwa namanya BBM bahan bakar minyak ada beberapa yang bersubsidi, seperti solar dan pertalite di atur oleh pemerintah untuk masyarakat atas menengah dan bawah.

"Pemerintah membawa beberapa skema setiap hari yang membutuhkan solarnya itu rata-rata 71.000 ribu liter pertalite sekitar 75 ribu liter dan sekarang realisasinya hampir 76%. Fungsi inilah pemerintah daerah untuk mengawal bersama Kapolres dan jangan sampai ada penyelewengan sudah diberikan subsidi itu digunakan orang-orang yang mengeruk keuntungan," ungkapnya.

"Saya atas nama pemerintah Kabupaten Bengkalis akan mengawal bagaimana subsidi ini berjalan dengan baik tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kami sudah siap bagaimana nanti penggunaan solar subsidi untuk nelayan untuk petani untuk rakyat jangan sampai diselewengkan untuk perusahaan besar,"pungkasnya.