RIAU24.COM - Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah merencanakan akan berkoalisi.

Namun, rencana tersebut bisa kandas di tengah jalan jika Partai Demokrat dan PKS saling ngotot mengajukan tokoh masing-masing sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Diketahui, Demokrat mengajukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sedangkan PKS mencalonkan Ahmad Heryawan (Aher).

Prediksi ini dikatakan oleh Fadhli Harahab selaku Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis.

“Jika Demokrat dan PKS keukeuh pasang cawapres dari kadernya, kemungkinan koalisi yang coba dibangun akan bubar di tengah jalan,” kata Fadhli pada Selasa (1/11/2022) dikutip sindonews.com.

Fadhli mengatakan bahwa sejak awal Nasdem sudah menegaskan untuk mengusung calon nonpartai jika mau berkoalisi. Menurut dia, syarat tersebut ditujukan untuk Demokrat dan PKS.

“Ajukan AHY dan Aher oleh Demokrat dan PKS sebagai bargaining position atau posisi tawar, karena kedua parpol ini cukup memiliki kekuatan di kancah politik nasional. Bisa jadi kedua parpol ini juga membuka pintu koalisi dengan parpol lain jika platform yang dibangun sama,” tuturnya.

Mengenai koalisi, Fadhli menilai bahwa Nasdem, PKS, dan Demokrat belum sepenuhnya terbangun.

“Jika PKS dan Demokrat menawarkan kadernya jadi cawapres. Bisa bubar di tengah jalan itu konsolidasi,” pungkasnya.

Disisi lain, Bawono Kumoro selaku  Peneliti Indikator Politik Indonesia menilai bahwa penentuan sosok yang menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan menjadi ganjalan komunikasi dari Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk mewujudkan sebuah koalisi pilpres.

“Karena tentu saja ada keinginan dari masing-masing partai politik untuk mengajukan kader mereka sebagai pendamping bagi Anies Baswedan termasuk keinginan Partai Demokrat untuk mengedepankan AHY dan PKS mengedepankan Aher,” tuturnya.

Menurut dia, cawapres pendamping Anies Baswedan harus figur yang memiliki potensi elektoral baik terutama di kantong-kantong suara besar seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

“Karena merujuk hasil survei sejumlah lembaga elektoral Anies Baswedan diketahui lemah di dua provinsi besar tersebut, padahal pemilih di dua provinsi tersebut sangat besar dan juga menentukan perolehan suara,” pungkasnya.

(***)