RIAU24.COM - Mengenai penentuan calon presiden (Capres) yang akan diusung 2024, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dinilai tidak perlu buru-buru menggunakan hak prerogatifnya.

Hal ini disampaikan oleh Uchok Sky Khadafi selaku Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA).

Uchok mengatakan, indikasi Presiden Jokowi memiliki kecenderungan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 cukup kuat. Hal itu ditunjukkan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Magelang pada Mei 2022.

"Bu Mega tidak ada keharusan untuk mengikuti atau mematuhi keinginan Pak Jokowi, malah seharusnya sebaliknya, Pak Jokowi yang harusnya ikut serta menghormati apa pun keputusan Bu Mega terkait calon PDIP di Pilpres," kata Uchok dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).

Uchok menilai, Megawati melalui PDIP berperan besar pada karier politik Jokowi, diakui maupun tidak.

Hal ini dapat dilihat dari rekam jejak Jokowi yang dimulai dari Wali kota Solo selama dua periode, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga menduduki kursi Presiden RI yang juga dua periode.

Tidak hanya itu, pencalonan anak dan menantu Jokowi oleh PDIP hingga memenangi Pilkada Kota Solo dan Kota Medan.

"PDIP sebagai partai terbesar sekarang ini harus tetap pada marwahnya, yang punya kemerdekaan penuh dalam menentukan capres, yang dalam hal ini kewenangannya berada di ketua umum," kata Uchok.

Uchok menganggap tidak baik jika PDIP atau Megawati Soekarnoputri didikte dalam penentuan capres 2024.

Apalagi putri Presiden Soekarno itu memiliki pengalaman panjang dan instuisi kuat dalam menentukan siapa figur tepat yang diusung.

"Beberapa Pilkada bahwa di luar dugaan karena calon yang diusung popularitas dan elektabilitasnya masih rendah, tetapi berkat soliditas dan ketaatan mesin partai pada keputusan Bu Mega, nyatanya bisa menang," tandasnya.

(***)