RIAU24.COM - Presiden Prancis Emmanuel Macron akan menyampaikan pidato di kota Toulon, Prancis Selatan, untuk mengumumkan secara resmi berakhirnya 'Operasi Barkhane' yang berlangsung hampir sembilan tahun di negara itu, operasi anti-jihadisnya di wilayah Sahel Afrika, Istana Elysée , kantor Presiden Prancis mengatakan dalam sebuah pernyataan. 

Perkembangan itu terjadi setelah tentara Prancis menarik diri dari Mali pada 15 Agustus 2022. 

Wilayah Sahel terdiri dari daerah semi-kering yang luas dan sebagian besar tidak ramah di Afrika, memisahkan Gurun Sahara di utara dan sabana tropis di selatan. Ini termasuk bagian dari Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Aljazair, Niger, Nigeria, Kamerun, Republik Afrika Tengah, Chad, Sudan Selatan, Eritrea, dan Ethiopia. 

Pengumuman Macron, bagaimanapun, hanya akan menggambar ulang aparat operasional anti-jihadis Prancis di wilayah tersebut dalam hal konfrontasi langsung. 

Ini tidak akan berdampak pada kehadiran militer Prancis di wilayah Sahel. 

Sekitar 3.000 tentara Prancis akan tetap dikerahkan di Niger, Chad, dan Burkina Faso. Pasukan ini akan beroperasi dalam koordinasi dengan angkatan bersenjata pemerintah terkait untuk membantu mereka dalam operasi anti-jihadis.

Pada puncaknya, pasukan Prancis berjumlah 5.500 orang. Prancis diusir dari Mali oleh junta, yang memegang kekuasaan sejak 2020. 

Para pemimpin militer Mali tetap berkuasa di ibu kota Bamako karena dugaan kolusi dengan kelompok Wagner yang didukung Rusia.

Tentara Prancis, bersama dengan mitranya di wilayah yang terdiri dari Niger, Chad, Burkina Faso, dan Mauritiana, telah meninggalkan Mali pada pertengahan Agustus setelah sembilan tahun pertempuran terus-menerus dengan pasukan Jihadis. 

zxc2

Permusuhan lokal terhadap pasukan Prancis, yang dipicu oleh disinformasi di media sosial dan sebagian oleh catatan kolonialisme negara itu sendiri di kawasan itu, membuat 'Operasi Barkhane' Prancis, sebuah pencarian berbahaya untuk 'perdamaian', seperti yang berulang kali ditegaskan pasukan Prancis. 

Sebuah laporan baru-baru ini oleh Strategic Research Institute of the Military School (Irsem), yang merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan Prancis, menggambarkan "proliferasi konten disinformasi online, paling sering dimaksudkan untuk merendahkan kehadiran Prancis dan membenarkan kehadiran Rusia" di Mali.

Macron akan menarik garis di bawah kampanye anti-jihadis

Laporan mengatakan bahwa Macron ingin menarik garis publik di bawah kampanye dan bahwa Prancis tidak meninggalkan perjuangannya melawan ekstremis di kawasan itu tetapi persyaratan keterlibatannya akan berbeda.

"Tentara kami tetap dilindungi, dilindungi, didukung, diatur dalam kondisi yang memuaskan" tetapi pengumuman resmi "diperlukan secara lokal", tambah pernyataan Istana Elysée. 

"Di bidang persepsi, Barkhane terus menempati kehadiran yang sangat penting di jejaring sosial. Perlu diakhiri dengan jelas untuk beralih ke logika lain", simpulnya.