RIAU24.COM - Tim Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Provinsi Riau, makin solid menangani sengketa lahan.  Pola kerja tim telah terbina, sedangkan objek permasalahan mulai terpetakan. Salah satu ruangan balai LAMR dijadikan sekretariat tim tersebut. 

Demikian disampaikan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR Provinsi Riau, Datuk Jonnaidi Dasa kepada media hari Senin (13/2).  "InsyaAllah, dipimpin Gubernur Riau, tim akan menemui Menteri ATR/BPN, untuk tindakan lebih konkrit, " kata Jonnaidi yang juga sekretaris tim dimaksud. Senin (13/02/2023).

Menurut dia, nama resmi tim tersebut adalah Tim Terpadu Percepatan Penyelesaian Konflik Tanah Adat/ Ulayat di Provinsi Riau,  tertuang dalam surat keputusan Gubernur Riau bulan September 2022 lalu. Gubernur, wakil gubernur, Ketum MKA, dan Ketum DPH, adalah pembina/ pengarah tim, sedangkan Sekda Riau adalah Ketua Tim. Ini  dilengkapi dengan perangkat organisasi lainnya dengan unsur Pemprov dan LAMR Prov Riau. 

Menurut Jonnaidi,  tim telah mendata lebih dari 80 lokasi sengketa, 11 di antaranya dianggap amat mendesak. Contohnya  penolakan masyarakat empat kenegerian terhadap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) PT Wana Jingga Timur (WJT) Group Duta Palma.

 Pasalnya antara lain pengusaan lahannya melebihi izin HGU, terletak di Koto Inuman, Kampung Baru Koto, Desa Lebuh Baru, dan Desa Gunung Melintang, Kab. Kuansing. Upaya Penyelesaiannya telah dilakukan fasilitasi oleh Pemkab Kuansing dan Pemprop Riau. Pola yg diinginkan masyarakat adalah pola bapak angkat. 

Masih di Kuansing, terdapat lahan seluas 162 hektare yang dikuasai oleh PT Admilia Agro Lestari, masuk dalam HGU mereka  seluas 2.533 hektare. Upaya penyelesaiaannya meminta agar perpanjangan HGU ditunda sampai proses permasalahan dapat diselesaikan.