RIAU24.COM - SIAK- Pemerintah kabupaten Siak mengelar Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) dengan agenda Penandatanganan MoU Bupati Siak bersama Pimpinan Perusahaan dan disaksikan Forkopimda dalam rangka Penanganan Bencana Alam (Banjir) dan Penanganan Stunting sekaligus Penandatanganan MoU dengan Pimpinan BRI Cabang Siak, berlangsung di ruang Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan kantor Bupati Siak.

Rapat koordinasi tersebut di pimpin langsung Bupati Siak Alfedri di ikuti Sekretaris Daerah kabupaten Siak, para Asisten, pimpinan instansi vertikal, pimpinan OPD, para camat di lingkungan Pemerintah kabupaten Siak.

Bupati Siak Alfedri menyampaikan rapat ini di gelar tindak lanjut rapat koordinasi tingkat provinsi Riau yang di ikuti Bupati alfedri kemarin, dan Rakornas yang di pimpin Presiden Jokowi beberapa waktu lalu di Sentul. Ada sejumlah isu penting di bahas dalam rakor tersebut di antaranya penangganan Karhutla, kedua penangganan banjir, penurunan angka stunting dan menekan angka inflasi di daerah. 

“Rakor ini kita lakukan menindaklanjuti Rakor tingkat Provinsi mendengar arahan pak Gubernur serta Rakornas arahan presiden, ada empat poin yang kami catat, pertama masalah Karhutla, Stunting dan tekan angka inflasi di daerah, termasuk juga di kabupaten Siak ini, penangganan banjir dan kemiskinan ekstrim”

Berdasarkan perkiraan BMKG Riau puncak musim panas di wilayah Riau, di mulai pertengahan bulan februari sampai akhir maret kemudian musim hujan sedang masuk bulan mei sampai akhir juni musim panas. Inilah yang kita antisipasi sesuai arahan Gubernur kita diminta deteksi dini karhutla dengan melibatkan babinsa, Babinkantibmas dan tokoh masyarakat tokoh agama dengan solusi permanen, Selanjutnya melakukan patrol darat dan udara serta memanfaatkan Teknologi jangan tunggu api membesar baru ada action,”sebutnya. 

Untuk, penangganan Karhutla di kabupaten Siak sendiri ada kelompok masyarakat peduli Api (MPA) tersebar di di 67 kampung yang rawan Karhutla di lima kecamatan,”dari MoU tadi ada beberapa poin kami minta kerjasamanya, salah satu yang menjadi perhatian perusahan Karhutla, tidak hanya menanggani di wilayah operasional saja namun diminta lebih luas, dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan patrol rutin dengan melibatkan manggala agni, danramil, polsek dan Satpol PP kecamatan”kata dia.

Kemudian arahan penegakan hukum yang disampaikan Menkopolhukam identifikasi wilayah dengan baik, dengan membuat pemetaan bencana Karhutla termasuk juga banjir yang terjadi di kabupaten Siak. Untuk inflasi kabupaten Siak terbilang rendah, Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar. Termasuk menggerakkan masyarakat menanam dan mengelar pasar murah di 56 titik tahun ini.

“Untuk menekan angka inflasi kami minta perusahan buat pasar murah dan gerakan menanam, yang ditanam apa tanaman yang mengakibatkan angka inflasi naik seperti bawang, cabe, beras dan kedelai daging ayam dan telur ayam. Itu yang kami harapkan setidaknya ada bantuan bibit untuk masyarakat dan kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah operasional,”kata dia.

Sementara itu, untuk masalah banjir di kabupaten Siak sesuai MoU yang telah berlangsung tadi Bupati Alfedri menyampaikan banjir masalah serius jika tidak di tangani dengan baik, melalui kesempatan ini, ia menyampaikan perlu gotong royong untuk mengatasinya.

“Kita anggaran normalisasi kanal dan sungai ada, namun dengan anggaran yang terbatas tak mampu untuk menjangkau di seluruh kampung dan kecamatan. Untuk itu, butuh kerjasama yang baik dengan perusahan. Daerah dan lokasi irisan-irisannya sudah kami sampaikan tadi. Semoga dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik masalah banjir ketika musim hujan bisa diatasi,”pintanya.(Lin)