RIAU24.COM - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku tidak tahu ada dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) beras dalam Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021. 

Kasus dugaan korupsi bansos beras PKH tersebut saat ini tengah diusut oleh KPK. 

KPK menemukan adanya dugaan korupsi penyaluran bansos neras PKH daat mengusut kasus korupsi bansos Cobid-19 yang menjerat bekas Menteri Sosial Juliari Batubara. 

Risma mengaku sudah sempat menanyakan terkait kasus dugaan korupsi bansos beras itu kepada bawahannya. Namun, Risma mengklaim mereka tidak ada yang bisa menjawab.

"Karena ada kasus ramai (di KPK), saya mencoba nanya, 'ini sebelumnya ceritanya kayak apa?' Tapi tidak ada yang bisa menjawab karena para pejabatnya sudah pada ganti, sehingga saya tidak tahu persis kejadiannya seperti apa," kata Risma di Jakarta pada Senin (20/3/2023).

Risma mengatakan, kasus yang sedang diusut oleh KPK tersebut terjadi ketika dirinya belum menjabat sebagai Menteri Sosial.

Risma karena itu meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos untuk membuat kronologi kejadian kasus tesebut, berdasarkan surat-surat yang ada di kementeriannya.

Setelah terkumpul surat-surat tersebut, baru diketahui ternyata peristiwa terakhir itu jatuh pada 30 September 2020 atau tiga bulan sebelum ia dilantik sebagai menteri.

"Jadi karena saya tidak tahu, jadi saya tidak bisa cerita. Memang kalau nurut ini saya juga bingung. Karena 'ini opo ya kok ada di dua dirjen.' kaya gitu loh," ujar Risma.

Lebih lanjut, mantan Wali Kota Surabaya ini mengatakan, penyaluran bansos PKH kemudian berubah setelah ia menjabat sebagai Mensos.

Dari semula berbentuk barang, kemudian diubah menjadi uang. Termasuk bantuan lansung tunai (BLT) bahan pokok yang mesti didistribusikan kepada penerima manfaat diganti dengan uang tunai.

"Makanya sejak zaman saya bantuan BLT minyak goreng semua jadi uang. Saya juga senang bentuknya dalam bentuk uang," ujar Risma.

(***)