RIAU24.COM - Pengadilan Prancis pada hari Jumat menyetujui rencana reformasi pensiun kontroversial Presiden Emmanuel Macron untuk menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun.

Keputusan itu disahkan oleh sembilan anggota Dewan Konstitusi setelah hampir tiga bulan protes di seluruh negeri.

Lampu hijau oleh pengadilan membuka jalan bagi Macron dan pemerintahnya untuk mengumumkan RUU tersebut dalam beberapa hari mendatang. Dewan berpandangan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan konstitusi dan usia pensiun harus dinaikkan.

Menurut laporan, pengadilan menolak enam proposal kecil termasuk memaksa perusahaan besar untuk mempublikasikan data mengenai berapa banyak karyawan di atas 55 tahun yang bekerja untuk mereka dan membuat kontrak khusus untuk pekerja yang lebih tua.

Selain itu, dewan menolak proposal yang diajukan oleh partai kiri yang berusaha mengadakan referendum tentang reformasi pensiun.

Keputusan tersebut, bagaimanapun, telah mengatur panggung untuk putaran protes lainnya dari oposisi serta warga biasa.

Pemimpin sayap kiri Prancis Jean-Luc Melencho bersumpah bahwa perjuangan melawan rencana reformasi Macron akan terus berlanjut terlepas dari keputusan pengadilan.

"Pertarungan berlanjut dan harus mengumpulkan kekuatan," kata Melecho, pemimpin partai France Unbowed (LFI).

Polisi mengantisipasi lebih dari 10.000 orang berkumpul di Paris pada Jumat malam untuk memprotes keputusan tersebut. Aspersi juga telah dilontarkan terhadap kaum radikal sayap kiri yang mencoba merusak jalan-jalan dan terlibat dalam bentrokan kekerasan.

Pada puncak protes, lebih dari 1,3 juta orang turun ke jalan.

Setelah keputusan pengadilan, dalam upaya terakhir, serikat pekerja Prancis mengeluarkan pernyataan bersama yang mendesak Macron untuk tidak menandatangani undang-undang tersebut.

"Mengingat penolakan besar-besaran (publik) terhadap reformasi ini, serikat pekerja meminta dia dengan sungguh-sungguh untuk tidak mengumumkan undang-undang ini, satu-satunya cara untuk menenangkan kemarahan yang diungkapkan di negara ini," kata serikat pekerja Prancis.

Pemerintah Macron berpandangan bahwa memperpanjang usia pensiun akan mencegah sistem layanan Prancis runtuh karena beban defisit.

Khususnya, para pekerja di Prancis cenderung pensiun jauh lebih awal daripada rekan-rekan mereka di Uni Eropa (UE). Dampak langsungnya adalah bahwa bendahara Prancis harus membayar tagihan pensiun yang lebih besar daripada kebanyakan negara di blok tersebut.

(***)