RIAU24.COM -Masalah utang Amerika Serikat (AS) kembali mencuat ke publik belakangan ini. Penyebabnya pagu yang sudah habis dan risiko gagal bayar (default) jika tidak segera dinaikkan.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, mengatakan default bisa terjadi paling cepat 1 Juni.

"Perkiraan terbaik kami adalah bahwa kami tidak akan dapat terus memenuhi semua kewajiban pemerintah pada awal Juni, dan berpotensi paling cepat 1 Juni, jika Kongres tidak menaikkan atau menangguhkan batas utang sebelum waktu itu," kata Yellen dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Ketua DPR Kevin McCarthy dan para pemimpin lainnya, Senin (1/5/2023), dikutip dari AFP.

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan per 31 Maret utang Amerika Serikat menembus US$ 31,45 triliun atau sekitar Rp 468.000 triliun (kurs RP 14.900/US$), menjadi yang terbesar di dunia.

Akibat terus membengkak, masalah pagu utang berulang kali terjadi di Amerika Serikat. Perdebatan masalah ini pun kerap terjadi di Parlemen di AS (Kongres). 

Kali terakhir pagi ini dinaikkan pada Desember 2021 sebesar US$ 2,5 triliun menjadi US$ 31,4 triliun.

Dari total nilai utang tersebut, sebesar US$ 7,7 triliun dalam bentuk obligasi (Treasury) dipegang oleh negara lainnya.

Amerika Serikat ternyata banyak berutang ke China. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan China memegang Treasury AS sebesar US$ 859,4 miliar atau sekitar Rp 12.000 triliun pada Januari 2023 lalu.

China di bawah Jepang yang menjadi negara dengan kepemilikan Treasury terbanyak US$ 1,1 triliun.

Besarnya utang Amerika Serikat ke China tidak lepas dari hubungan dagang kedua negara. Melansir Investopedia yang mengutip Biro Sensus AS, China sudah mulai mencatat surplus perdagangan yang besar dengan Amerika Serikat sejak 1985.

Data dari Statista menunjukkan dalam 10 tahun terakhir setiap tahunannya Amerika Serikat mengalami defisit perdagangan dengan China lebih dari US$ 300 miliar. Pada 2022 defisit tercatat sebesar US$ 382 miliar.

Defisit yang dialami Amerika Serikat, berarti surplus diterima China. Kondisi ini membuat Negeri Tiongkok kebanjiran dolar AS, sebab perdagangan kedua negara menggunakan mata uang tersebut.

Surplus yang terjadi sejak 1985 tentunya membuat pasokan dolar AS terus mengalir ke China. Dampaknya, kurs yuan tentunya akan menguat.

Bank sentral China (People's Bank of China/PBoC) pun melakukan intervensi, dengan membeli dolar AS yang melimpah tersebut. Nilai tukar yuan pun mampu dijaga untuk tidak terus menguat, guna menjaga keunggulan kompetitif.

Dengan nilai tukar yuan yang tetap lemah, maka barang-barang dari China menjadi lebih murah, permintaan ekspor pun tetap tinggi. China terus mencetak surplus perdagangan jumbo dengan Amerika Serikat.

Dolar AS terus mengalir ke Negeri Tiongkok, seperti biasa PBoC melakukan intervensi dengan membelinya. Alhasil, cadangan devisa PBoC dalam bentuk dolar AS menjadi sangat besar, yang kemudian diinvestasikan ke Treasury yang merupakan aset aman.

China yang mencatat surplus jumbo selama puluhan tahun membuat Presiden AS ke-45 Donald Trump gerah, hingga akhirnya mengobarkan perang dagang pada 2017 lalu.

Memanasnya tenis politik kedua negara membuat China terus menjual Treasury miliknya hingga berada di level terendah dalam 12 tahun terakhir.

(***)