RIAU24.COM - Turki menggelar pemilu presiden putaran kedua pada hari ini, Minggu (28/5). Dalam putaran dua itu, petahana Recep Tayyip Erdogan dengan politikus Kemal Kilicdaroglu akan bersaing.

Pada putaran pertama, Kilicdaroglu meraup 44,88 persen suara, kalah tipis dari Erdogan yang memperoleh 49,51 persen suara.

Tak ada yang mencapai suara mayoritas atau lebih dari 50 persen pada putaran itu. Oleh sebabnya, pemilu berlanjut ke putaran kedua.

Turki mengadakan pemilu setiap lima tahun. Kandidat presiden dapat dicalonkan oleh partai-partai yang telah melewati ambang batas pemilih 5 persen dalam pemilihan parlemen terakhir atau telah mengumpulkan setidaknya 100 ribu tanda tangan yang mendukung pencalonannya.

Kandidat yang memperoleh lebih dari 50 persen suara pada putaran pertama terpilih sebagai presiden.

Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas, maka pemilihan dilanjutkan ke putaran kedua di antara dua kandidat yang memperoleh jumlah suara terbanyak pada putaran pertama.

Pada pemilu kali ini, masa depan Erdogan tidak terlihat gelap seperti yang diperkirakan beberapa orang awal tahun ini meskipun menghadapi oposisi terkuat terhadap pemerintahannya.

Kritikus berpendapat bahwa Erdogan semakin memperkuat basis dukungannya dengan melontarkan tuduhan yang tidak didukung di kubu oposisi. Ia menuduh Kilicdaroglu berkolusi dengan kelompok teror Kurdi.

"Strategi 'bukan Muslim yang baik dan didukung oleh teroris' menarik pemilih sayap kanan yang seharusnya memilih Kilicdaroglu," kata Soner Cagaptay, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy, dikutip dari CNN.

Saat ini, Erdogan dinilai siap untuk bertahan dari perubahan politik Turki. Dia juga sempat berjanji untuk menggandakan kebijakan yang dinilai bisa mengkonsolidasikan pemerintahan meski memperburuk masalah di negaranya.

"Pertanyaannya bukanlah 'apakah dia akan menang', tetapi 'kemenangan seperti apa yang akan terjadi'," cetus Cagaptay.

Jika menang, Cagaptay menyebut Erdogan akan mendapat pembenaran "atas kebijakan-kebijakan ekonominya yang tak ortodoks, lemahnya penegakan hukum, dan berakhirnya kemandirian sosial."

(***)