RIAU24.COM -BENGKALIS - Ketua Komisi III DPRD Laurensius Tambulon menegaskan kepada pihak Disdagperin kabupaten Bengkalis bahwa jika kembali terjadinya kelangkaan BBM maupun gas LPG di pulau Bengkalis disebabkan kemacetan roro.

Maka, ungkap Laurensius Disdagperin Bengkalis harus segera melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan agar truck pengangkut BBM dan LPG diutamakan terlebih dahulu.

"Saya sudah sampaikan ke Disperindag, kedepan, kalau ada terjadi kelangkaan kebutuhan masyarakat karena kemacetan di Roro agar koordinasi dengan dinas perhubungan, supaya biar diutamakan yang membawa kebutuhan masyarakat di pulau Bengkalis ini,"ungkap Laurensius Tampu Bolon, Jumat 7 Juli 2023.

Diutarakannya, terkait kelangkaan BBM dan sulitnya warga kurang mampu untuk mendapatkan gas LPG. Komisi III DPRD sudah berkordinasi dan menanyakan langsung pihak Disperindag kabupaten Bengkalis.

"Saya sudah tanyakan langsung pihak Disperindag bahwa setelah banyaknya keluhan dari masyarakat, seharusnya ada kebijakan dinas terkait agar di prioritaskan truck pengangkut LPG dan BBM tujuan pulau Bengkalis,"tegasnya.

Sebelumnya, warga pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan pertamax maupun gas LPG 3 kilogram.

Ada Yang Menjual Rp15000 Rupiah Perliter BBM Pertalite

Sangat ironis, selain sulitnya untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, ada juga oknum masyarakat yang menjual BBM jenis pertalite ke warga mencapai Rp15000 rupiah.

Hal tersebut terjadi setelah banyaknya warga masyarakat yang mengantri di SPBU maupun APMS yang ada di pulau Bengkalis.

"Minyak itu padahal minyak lansiran, dijual Rp 15000 rupiah per liter, kasian masyarakat yang membelinya, mereka mau tidak mau tetap harus membelinya karena sudah menjadi kebutuhan, jadi hancur gara gara dia seorang, kami pengecer harian yang menjadi imbasnya,"uja salah satu warga kepada Riau24.com, Jumat 7 Juli 2023 juga salah satu pengecer BBM.

Seharusnya, kesal Agus hal itu harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum maupun Dinas terkait. Lantaran telah menjual BBM lebih dari ketentuan yang sudah ditetapkan.