RIAU24.COM - Pihak berwenang Swedia telah menyetujui aksi protes yang melibatkan aksi pembakaran kibat Taurat dan Alkitab di luar Kedutaan Besar Israel di Stockholm, lapor radio nasional Swedia pada Jumat kemarin.

Disebutkan bahwa seorang individu telah mendapat izin untuk melakukan pertemuan publik dan membakar Alkitab pada hari Sabtu ini, 15 Juli 2023.

Kongres Yahudi Eropa (EJC) mengatakan dalam siaran pers pada hari Jumat kemarin bahwa mereka "sangat" mengutuk keputusan otoritas Swedia.

"Tindakan provokatif, rasis, antisemit, dan memuakkan seperti ini tidak memiliki tempat dalam masyarakat beradab mana pun," kata Presiden EJC Ariel Muzicant.

"Menginjak kepekaan agama dan budaya terdalam dari masyarakat adalah ekspresi paling jelas yang mungkin bertujuan mengirim pesan bahwa minoritas tidak diterima dan tidak dihormati," tambahnya.

"Tindakan ini, berdasarkan argumen kebebasan berbicara, merupakan aib bagi Swedia dan pemerintahan demokratis mana pun," ungkap Muzicant, dilansir dari laman CNN.

Presiden Israel Isaac Herzog juga mengutuk keputusan otoritas Swedia.

"Saya dengan tegas mengutuk izin yang diberikan di Swedia untuk membakar kitab suci. Sebagai Presiden Israel, saya mengutuk pembakaran Al-Qur'an, yang suci bagi umat Islam di seluruh dunia, dan saya sekarang patah hati karena nasib yang sama menunggu Alkitab Yahudi, kitab abadi orang-orang Yahudi," tulisnya di Twitter.

Akhir Juni lalu, seorang pria telah membakar kitab suci Al-Qur'an di luar sebuah masjid di ibu kota Swedia. Pembakaran tersebut memicu aksi protes di kedutaan besar Swedia di Baghdad.

Keputusan untuk mengizinkan pembakaran Al-Qur'an itu dibuat sesuai hak kebebasan berbicara, kata kepolisian Swedia kala itu.

Sebuah dokumen izin polisi Swedia yang diperoleh CNN bulan lalu menyatakan bahwa risiko keamanan dan konsekuensi terkait pembakaran Al-Qur'an tidak terlalu signifikan sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya.

Namun izin tersebut juga mengatakan bahwa aksi pembakaran Al-Qur'an mungkin dapat meningkatkan risiko serangan teroris dan juga konsekuensi kebijakan luar negeri Swedia.

(***)