RIAU24.COM - Bakal calon presiden (Bacapres) yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan, menyebutkan kalau pemerintah harus menggunakan akal sehat dan sata setiap membuat kebijakan.

Jika hal itu dilakukan, menurutnya pemerintah tidak perlu marah Ketika Masyarakat menyampaikan kritikannya.

“Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebiajakn itu harus pakai data, pakai fakta,” ucap Anies beberapa waktu lalu, mengutip CNBCIndonesiacom (26/8/2023).

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab. Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Pernyataan Anies ini sontak mendapatkan respons dari dua partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra dan PDIP. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini, pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan.

"Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini," kata Habiburokhman.

Dia mengatakan kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi di berbagai survei.

"Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat, kita tahu hasilnya saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi mencapai 80%," ujar dia.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno juga merespons ucapan Anies. Hendrawan mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat.

"Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah," timpal dia.

Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan.

Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy)," sebutnya.

Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.

"Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat," ujar dia.

(***)