Anies Bicara Rasa Takut Warga hingga ‘Konoha’ saat Mengkritik Pemerintah Saat Isi Kuliah Kebangsaan FISIP UI
RIAU24.COM - Bakal valon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bicara soal kualitas demokrasi di Indonesia.
Anies menyinggung soal rasa takut hingga banyaknya warga menggunakan kata ‘Konoha’ hingga ‘Wakanda’ saat menyampaikan kritikan kepada kepemerintah.
Hal itu disampaikan saat Anies pidato di Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema ‘Hendak ke maan Indonesia Kita? Gagasan Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan”, di FISIP UI, Depk, Selasa (29/8).
Mulanya, Anies mengatakan kualitas demokrasi harus ditingkatkan. Ia menilai demokrasi bukan hanya soal Pemilu.
“Kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan,” ujar Anies.
“Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi, demokrasi itu bukan hanya ada Pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh di dalam Masyarakat,” sambungnya.
Menurutnya, demokrasi iadalah Ketika aspirasi diproses tanpa rasa takut. Dia mengatakan aspirasi itulah yang kemudian menjadi keputusan dan dilakusanakan.
“Di aman aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa rasa takut tanpa tekanan dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian,” lanjutnya.
“Nah ini yang sekarang sering kali jadi maslaah, karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu menyebutkan Konoha, Wakanda,” ujarnya.
“Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorchip, bahkan mekarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk Namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat,” tambah Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mneyebutkan jika Indonesia memerlukan demokrasi yang baik. Selain itu, demokrasi Indonesia juga harus mengedepankan ide dan gagasan.
“Kita membutuhkan demokrasi yang delivery demokrasi di mana ide gagasan menjadi yang terdepan diproses politik dan kebijakan itu menjadi output yang ditinjau oleh semua, kebijakan untuk kesejahteraan,” tuturnya.
(***)