RIAU24.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Cak Imin diperiksa sebagai saksi dalam dugaan kasus korpsi sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) pada hari ini, Kamis (7/9).

Cak Imin sebelumnya merupakan Menakertrans periode 2009-2014 itu pun mengaku menyatakan siap menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di KPK tersebut.

Pemeriksaan pada hari ini merupakan kesepakatan antara KPK dengan Cak Imin usai penundaan pada pemanggilan pertama.

"Pemeriksaan sebagai saksi [Muhaimin Iskandar] akan dilakukan pada hari ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Kamis (7/9).

Tanpa menjelaskan detail materi yang hendak didalami tim penyidik, Ali menyebut keterangan Cak Imin sangat dibutuhkan untuk membuat terang dan jelas perbuatan para tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setidaknya terdapat tiga orang yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka, tetapi belum diumumkan secara resmi kepada publik.

Sosok-sosok yang ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker (kini sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali) Reyna Usman; Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker I Nyoman Darmanta; dan Direktur PT Adi Inti Mandiri Karunia.

Kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kemenaker yang diusut KPK ini terjadi pada 2012 silam, di mana Cak Imin saat itu menjabat sebagai Menakertrans.

"Setiap perkara yang naik pada proses penyidikan sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, tentu kebutuhan untuk memanggil seseorang sebagai saksi sangat dibutuhkan," kata Ali.

Dalam proses penyidikan ini, KPK telah menggeledah Kantor Kemnaker dan rumah kediaman Reyna Usman di Jalan Merdeka atau Jalan Taki Niode IPILO Gorontalo beberapa waktu lalu.

Pada Senin (4/9), KPK pun telah memeriksa Reyna Usman sebagai saksi dan mendalami perihal pengadaan barang dan jasa termasuk pelaksanaan lelang sistem proteksi TKI di Kemenaker.***