RIAU24.COM - Taiwan mengecam Elon Musk pada Kamis (14 September) atas komentarnya tentang negara pulau itu.

Taiwan memanggil miliarder teknologi AS itu karena menyanjung secara membabi buta Beijing setelah ia menyebut pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu bagian integral dari China.

China memandang Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri sebagai bagian dari wilayahnya dan bahkan mengklaim bahwa, jika diperlukan, ia akan menggunakan kekuatan untuk menyatukan kedua wilayah.

Untuk hal yang sama, China meningkatkan kehadiran militernya di dekat Taiwan yang diperintah secara demokratis dalam beberapa tahun terakhir.

Musk mengatakan, "Kebijakan mereka (Beijing) adalah menyatukan kembali Taiwan dengan China. Dari sudut pandang mereka, mungkin itu analog dengan Hawaii atau sesuatu seperti itu, seperti bagian integral dari Cina yang secara sewenang-wenang bukan bagian dari China terutama karena Armada Pasifik AS telah menghentikan segala jenis upaya penyatuan kembali dengan paksa."

Komentar Musk muncul selama All-In Summit di Los Angeles, yang diunggah ke situs berbagi video YouTube minggu ini.

Sementara menanggapi hal yang sama, Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan bahwa dia berharap Musk dapat meminta China untuk membuka X kepada rakyatnya. China memblokir X, bersama dengan media sosial utama Barat lainnya seperti Facebook.

Dalam sebuah posting di X Rabu malam, Wu mengatakan: "Mungkin dia berpikir melarangnya adalah kebijakan yang baik, seperti mematikan @Starlink untuk menggagalkan serangan balik Ukraina terhadap Rusia."

Wu merujuk pada penolakan Musk atas permintaan Ukraina untuk mengaktifkan jaringan satelit Starlink-nya di kota pelabuhan Sevastopol, Krimea, tahun lalu untuk membantu serangan terhadap armada Rusia di sana.

"Dengar, Taiwan bukan bagian dari RRC (Republik Rakyat Tiongkok) & tentu saja tidak untuk dijual!" Kata Wu.

Rencana China untuk memperkuat integrasi dengan Taiwan

China telah datang dengan jalan baru untuk bergerak maju dengan upaya penyatuan damai dengan Taiwan dan telah meluncurkan rencana untuk mengubah provinsi Fujian menjadi zona model untuk integrasi dengan negara pulau itu.

Para pembuat kebijakan China merilis langkah-langkah terperinci untuk mengubah provinsi daratan tenggara menjadi daerah demonstrasi untuk pembangunan terpadu di Selat Taiwan.

Langkah ini bertujuan untuk memperdalam pembangunan terpadu lintas selat di semua bidang dan mempromosikan proses reunifikasi damai.

Rencana tersebut mencakup proposal untuk memudahkan orang Taiwan untuk tinggal, belajar, dan berbisnis di Fujian, serta dorongan bagi perusahaan di provinsi tersebut untuk mempekerjakan staf dari Taiwan.

Pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratis menolak keras klaim kedaulatan China dan mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka.

(***)