RIAU24.COM -Joe Biden bakal memperluas tembok perbatasan AS dan Meksiko, menggunakan dana yang tersisa dari era eks Presiden Donald Trump.

Menteri Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas mengatakan proyek ini dilakukan untuk mencegah lonjakan migran dari Meksiko sekaligus menghabiskan dana masa era Trump pada 2019 yang masih tersisa hingga kini.

"Kami telah berulang kali meminta Kongres untuk membatalkan uang ini tapi Kongres belum melakukannya dan kami dipaksa mengikuti hukum," kata Mayorkas, seperti dikutip Reuters, Kamis (6/10).

Proyek ini bertentangan dengan sumpah Biden usai menjabat Presiden yakni tak mau menggunakan pajak warga Amerika untuk membangun tembok perbatasan.

Biden mengganti kebijakan Trump dengan aturan baru yang mengharuskan para migran membuat janji di aplikasi smartphone yang dikelola pemerintah AS sebelum mendekati pelabuhan masuk Washington.

Jumlah migran awalnya menurun setelah kebijakan Biden ini muncul. Namun dalam beberapa pekan terakhir mulai meningkat lagi akibat ribuan migran yang melarikan diri dari Venezuela.

Dalam dua tahun belakangan, ratusan ribu warga Venezuela memang berusaha mencapai perbatasan AS-Meksiko melalui hutan antara Kolombia dan Panama yang dikenal Celah Darien.

Terkait hal ini, Mayorkas beralasan keputusan AS tidak menyimpang dari ucapan Biden karena uang pada masa Trump mesti dihabiskan sekarang, sesuai amanat undang-undang.

Merespons hal ini, Trump meledek pemerintah Washington karena tak percaya kebijakannya di masa lalu. Tak cuma itu, Trump juga menuntut Biden meminta maaf.

"Seperti yang sering saya nyatakan, selama ribuan tahun, hanya ada dua hal yang secara konsisten berhasil, yaitu roda dan dinding," kata Trump di media sosial.

"Akankah Joe Biden meminta maaf kepada saya dan warga Amerika karena begitu lama bergerak?" ucap dia.

Sementara itu, Presiden Meksiko Andres Manuel Lopez Obrador menyebut langkah AS merupakan langkah mundur. 

Ia sampai bertemu Mayorkas dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken untuk menyampaikan kekecewaannya.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat pun berjanji untuk meningkatkan kerja sama guna memerangi perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir, serta tekanan migrasi di perbatasan.

(***)