RIAU24.COM - Polda Riau, Selasa (17/10/2023) pagi, sekitar pukul 10.00 Wib, menggelar Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Simpamkota) dalam rangka Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023-2024, pengamanan Pemilu 2024.

Operasi ini diselenggarakan selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 mendatang.

Tujuan dilaksanakan operasi ini adalah untuk menjaga stabilitas Kamtibmas dalam pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 mendatang serta mengantisipasi adanya ancaman teror.

Berbagai peragaan simulasi pengamanan dilakukan ribuan personil dari Polda Riau, Polesta Pekanbaru serta personil dari Brimob Polda Riau. Bukan bukan hanya peragaan pengamanan saja aktraksi persenjataan juga ditampilkan dalam peragaan tersebut.

Kapolda Riau, Irjen Muhammad Iqbal mengatakan, peragaan ini dilakukan apabila terdapat konflik yang mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka Polri memastikan penggunaan kekuatan secara tepat sesuai dengan standard operating procedure (SOP) dengan mengedepankan legalitas, akuntabilitas dan necessitas.

“Terorisme juga harus menjadi perhatian serius. Pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror. Ini tidak boleh terjadi di pemilu 2024,” kata Irjen Iqbal, seusai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lancang Kuning 2023-2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Selasa (17/10/2023).

Mendukung Operasi Mantap Brata, kata Iqbal, Polri telah menyiagakan 261.695 personil diseluruh Indonesia dan didukung Korps Brimob serta Dalmas Nusantara.

“Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi personil Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob terbagi empat wilayah sedangkan Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi,” tutur Iqbal.

Selain itu, kata Iqbal, Polri juga menyiapkan 2.000 personil Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personil Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun ke seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, Polri mengoptimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya. “Sehingga kita dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada penyelenggaraan Pemilu 2024,” lanjutnya.

Soal adanya pelanggaran tindak pidana Pemilu, Iqbal menyebutkan agar hal itu diselesaikan dengan Gakkum dan diusut secara professional sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat.