"Dan bukan digunakan untuk mendukung operasi intelejen KPK," ujar Praswad. 

Praswad justru menduga rumah itu digunakan Firli guna menjalankan aksi lobi kepada para pejabat yang berurusan dengan KPK.  

“Rumah tersebut lebih tepat disebut lobby house karena ternyata diduga menjadi tempat terjadinya negosiasi-negosiasi," ujar Praswad. 

Di sisi lain, Praswad menyebut apabila ternyata rumah tersebut tercatat di KPK, malah akan menjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan KPK karena menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi melakukan lobi. 

Sedangkan, apabila rumah tersebut terafiliasi dengan Firli Bahuri maka tidak dicantumkannya dalam LHKPN menjadi suatu pertanyaan etik dan bahkan pidana.

"Hal tersebut berangkat dari dua asumsi. Asumsi pertama, apabila rumah tersebut disewa atau dibeli pribadi maka darimana Firli mendapatkan uang dengan jumlah yang tidak sedikit," ujar Praswad.