RIAU24.COM - Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti meminta Plt Gubernur Riau Edy Natar Nasution segera mengevaluasi sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini diminta karena Poti menilai perusahaan plat merah Riau itu tidak menghasilkan dividen atau laba.

Poti mencontohkan PT Riau Petroleum  yang kurang gesit melobi pemerintah pusat sehingga pencairan Participating Interest (PI) sebesar 10 persen jadi berlarut-larut.

"Kami berharap pada pemerintah provinsi, kepada Plt Gubri dan Sekda, harus memberi teguran terhadap direktur-direktur BUMD kita yang ada di Riau ini karena kurang aktif, kurang gesit, untuk mencari dividen dalam dunia usaha yang telah kita kembangkan. Padahal Kepedulian pemerintah terhadap BUMD kita kan sangat tinggi," kata dia, Kamis kemarin (23/11/2023).

Selain Riau petroleum, PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau juga dinilai kurang bisa mencari deviden. Padahal mereka sudah diberi tambahan modal sebesar Rp25 miliar oleh Pemprov Riau tapi masih belum menunjukkan hasil.

"Jamkrida itu juga belum nampak dividennya, ini kurang tertib. Padahal sudah kita subsidi lagi, ada penambahan modal untuk mereka," ujarnya.

Jika di akhir tahun ini BUMD-BUMD di Riau tidak mendatangkan dividen sesuai target yang sudah ditetapkan, Poti meminta Pemprov Riau berani mengambil langkah tegas.

"Kita berharap Pemprov Riau dalam hal ini Plt Gubri evaluasi direksi dan komisarisnya, artinya mereka itu tidak mampu. Masa berdagang nggak mampu. Modal diberi tapi tidak bisa berkembang,"tutupnya.