RIAU24.COM - Dalam langkah yang jarang terjadi, duta besar Korea Utara muncul di Dewan Keamanan PBB pada hari Senin (27 November) dan membela peluncuran satelit roket mata-mata negaranya dengan menyebutnya sebagai tindakan membela diri.
Ini terjadi setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memeriksa foto-foto wilayah target utama termasuk Gedung Putih dan Pentagon.
Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang mengatakan bahwa Pyongyang melanggar resolusi Dewan Keamanan dengan meluncurkan satelit mata-mata awal pekan ini.
Korea Utara sebelumnya mengatakan bahwa satelit terbarunya telah menangkap dan mengirim gambar situs militer utama AS dan Korea Selatan, serta foto-foto ibukota Italia, Roma.
Menurut kantor berita KCNA yang dikelola negara, satelit itu mengambil gambar secara rinci dari Gedung Putih dan Pentagon di Washington yang kemudian dipelajari Kim.
Laporan itu lebih lanjut mengatakan bahwa ia juga telah menghitung jumlah kapal induk di pangkalan militer dan galangan kapal di negara bagian tetangga Virginia.
“Tidak ada negara lain yang menghadapi pembatasan satelit,” kata Lagu Kim
Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Kim Song, di Dewan Keamanan, menyatakan kekecewaannya atas tidak ada negara lain yang menghadapi pembatasan satelit.
"Tidak ada negara lain di dunia yang berada di lingkungan keamanan sepenting DPRK," kata Kim, menggunakan nama resmi Korea Utara, Republik Rakyat Demokratik Korea.
"Satu pihak yang berperang, Amerika Serikat, mengancam kami dengan senjata nuklir," katanya.
"Ini adalah hak yang sah bagi DPRK sebagai pihak lain yang berperang untuk mengembangkan, menguji, memproduksi dan memiliki sistem senjata yang setara dengan yang dimiliki atau sedang dikembangkan Amerika Serikat," tambahnya.
Mengejek tuduhan AS, ia menyatakan bahwa teknologi satelit juga membantu Korea Utara dalam mempertajam kemampuan proyektilnya, dengan mengejek berkomentar jika Amerika Serikat menempatkan satelit ke orbit "dengan ketapel."
Duta Besar AS, Linda Thomas-Greenfield, menolak klaim Korea Utara bahwa mereka bertindak untuk membela diri dan mengatakan bahwa latihan bersama AS-Korea Selatan adalah rutin dan defensif.
"Kami sengaja mengurangi risiko dan mengejar transparansi dengan mengumumkan latihan sebelumnya termasuk tanggal dan kegiatan, tidak seperti DPRK," katanya, seraya menambahkan bahwa latihan itu tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan.
(***)
