RIAU24.COM - Buntut beredar nama PJ Gubernur Riau di masyarakat yakni Kepala Badan Pertanahan Negara Dr.Ir.Budi Situmorang, MURP, lembaga adat Melayu Riau (LAMR) ikut memberikan responnya perihal tersebut dengan mengirim surat pernyataan sikap untuk presiden Joko Widodo.

Adapun isi pernyataan sikap itu berbunyi diantaranya, poin pertama LAMR meminta presiden Jokowi dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghormati adat budaya Melayu dalam menunjuk PJ Gubernur Riau. 

Kedua, LAMR tidak pernah ikut campur mengusulkan nama PJ gubernur namun memberikan kriteria disamping ketentuan yang berlaku. Diantaranya berkompeten, integritas tinggi dan berwawasan. Komunikatif dan solutif sebagai seorang pemimpin. Mengikuti sifat nabi Muhammad SAW. Memahami provinsi Riau secara geografis, sosiologi dan budaya Melayu dan diterima masyarakat.

Dan ketiga, LAMR akan mengambil langkah hukum terkait oknum yang mengatasnamakan LAMR tentang pengusulan nama PJ gubernur sehingga menimbulkan kegaduhan.

Surat pernyataan sikap LAMR ini dikeluarkan pada hari ini Kamis 21 Desember ditandatangani oleh ketua umum majelis kerapatan adat (MKA) LAMR Datuk Seri H.R Marjohan Yusuf dan ketua Dewan pimpinan harian LAMR Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil.