"Kejadian kebakaran hutan dan lahan tidak mengenal batasan, hutan lindung, cagar biosfer, hutan tanaman industri, perkebunan perusahan baik itu milik swasta maupun milik pribadi, begitu juga perkebunan masyarakat, juga dapat mengalami kebakaran. Ini menunjukan bahwa penyelesaian karhutla, tidak dapat dilakukan secara parsial masing- masing pihak, namun perlu adanya kerjasama dan sinergisitas yang baik antara seluruh stakeholder,"katanya lagi.

Bagus Santoso menegaskan kepada seluruh stakeholder baik TNI, Polri, petugas penanggulangan bencana daerah, petugas pemadam kebakaran, manggala agni, masyarakat peduli api, tim reaksi cepat dari perusahan dan lainnya, untuk terus bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan, mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan karhutla.

"Kepada semua stakholder agar segera menyusun rencana kontijensi, termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Segera dan terus melakukan penanggulangan karhutla dengan pendekatan kolaboratif antar unsur pemerintah, akademisi, peneliti, dunia usaha, masyarakat serta dukungan media untuk dapat menyampaikan pemberitaan kepada masyarakat,"bebernya.

"Kami juga minta kepada kepala perangkat daerah terkait, termasuk camat, kepala desa dan lurah dan juga babinsa serta babhinkamtibmas, agar lebih gencar melakukan pemadamaman karhutla dan mensosialisasikan larangan membakar hutan dan lahan diwilayahnya masing-masing. serta memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait konsekwensi hukum jika terlibat dengan karhutla,"pungkasnya.