Di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte, ribuan orang kehilangan nyawa mereka dalam operasi anti-narkoba, yang mengarah ke penyelidikan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Kampanye narkoba tetap ada di bawah pemerintahan Marcos, meskipun dengan penekanan yang lebih besar pada pencegahan dan rehabilitasi.

Sejak menjabat pada Juni 2022, lebih dari 600 orang telah tewas dalam insiden terkait narkoba, seperti yang dilaporkan oleh Dahas, sebuah inisiatif penelitian yang berafiliasi dengan Universitas Filipina yang memantau peristiwa semacam itu.

Peneliti senior Human Rights Watch menunjuk penggerebekan narkoba hari Senin sebagai bukti bahwa menanggulangi narkotika dapat terjadi tanpa menggunakan kekerasan, mengingat penegakan hukum yang tepat dan kepatuhan terhadap proses hukum.

(***)