RIAU24.COM - Muhammadiyah sudah menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). 

Hal ini  diterapkan untuk menentukan awal bulan Hijriah yang diluncurkan bertepatan dengan momen 1 Muharrqam 1446 Hijriah tahun ini. 

Momen penerapan KHGT ini juga menandai Muhammadiyah meninggalkan kriteria wujudul hilal untuk penentuan awal bulan hijirah yang digunakan sebelumnya. 

Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menerangkan bahwa dikembangkannya KHGT sebagai respon terhadap isu strategis yang dirumuskan [ada Muktamr 48 lalu di Surakarta. 

Dalam rumusan Muktamar 48 itu, Mu'ti mengatakan KHGT untuk merespons tantangan dalam konteks keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. 

Artinya KHGT tidak hanya untuk urusan-urusan ibadah khusus saja.

Ia mengatakan kompleksitas isu dalam KHGT juga beririsan dengan isu politik, baik itu di level nasional maupun global. 

Selain kompleks, KHGT juga menjadi isu yang dinamis ditinjau dari manhaj dan konsekuensi dari penggunaannya.

"Sehingga muncul kritik ketika mendekati Bulan Ramadan, Idulfitri, dan Iduladha selalu ada debat tahunan yang masalahnya selalu berulang. Apakah hilalnya sudah muncul atau belum?" kata Mu'ti dikutip di laman resmi Muhammadiyah.

Mu'ti berharap dengan diterapkannya KHGT ini tak lagi muncul perdebatan tahunan tersebut. 

Sehingga energi umat tidak terkuras lantaran masih ada urusan lain yang menunggu untuk segera diatasi.

Abdul Mu'ti memandang KHGT ini tidak hanya menjawab perdebatan tiga waktu penting umat Islam itu saja, tapi juga untuk memberikan kepastian waktu-waktu penting yang lain termasuk jadwal salat sehari-hari, perjanjian, dan seterusnya.

Ketika bertemu dengan perwakilan dari Islamic Society of North America (ISNA), Abdul menceritakan, bahwa ISNA saat ini juga menggunakan penanggalan hijriyah metode hisab.

Karena hisab memberikan akurasi kalender yang berjangka panjang, ia mengatakan ISNA dapat membuat kesepakatan dengan Sekjen PBB supaya di waktu awal Syawal PBB tidak menyelenggarakan sidang sebab umat muslim merayakan Idulfitri.

"Sidang ditiadakan pada saat Idulfitri untuk menghormati orang Islam yang merayakan Idulfitri itu. Karena itu perhitungan kalender yang menggunakan hisab itu memiliki kepastian sehingga ISNA bisa memberikan informasi kepada Sekjen PBB mengenai kapan Idulfitri, dan bisa disinkronkan dengan jadwal persidangan," ungkapnya.

(***)