RIAU24.COM - Pimpinan Komisi VII DPR RI dari Partai PAN Eddy Soeparno berharap adanya skema berkeadilan untuk subdisi BBM tepat sasaran. Hal ini bertujuan untuk mengedepankan prinsip berkeadilan.

"Berkeadilan itu prinsipnya adalah yang berhak atas subsidi dimudahkan untuk mendapatkannya, sementara yang tidak berhak atas subsidi maka dicegah dengan kebijakan yang konsisten," ujarnya dikutip dari liputan6.com, Kamis 18 Juli 2024.

"Harus dipastikan bahwa saudara-saudara kita yang tidak mampu dan masuk dalam daftar DTKS itu berhak mendapatkan BBM bersubsidi. Begitu juga Angkutan Umum, Ojol, UMKM dan warga tidak mampu lainnya yang tetap berhak mendapatkan subsidi energi," ujarnya.

Tambahnya, skema yang dibuat harus tegas, konsisten dan dijalankan dengan standar yang sama di seluruh wilayah di Indonesia.

"Pemerintah harus mempersiapkan seluruh perangkatnya untuk mencegah segala bentuk pelanggaran hukum dilakukan. Dan hal ini harus dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah tanpa ada kelonggaran apa pun," sebutnya.

"Bentuknya bisa bermacam-macam mulai dari plat nomor, data DTKS maupun yang lainnya. Yang paling penting penegakan hukum harus dijalankan karena ini berkaitan dengan pengaturan subsidi dari negara," ujarnya.

Eddy lalu mendorong pemerintah untuk melalukan Revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014 sebagai payung hukum yang kuat untuk subsidi tepat sasaran.