“Insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi,” kata Aulia melansir Tempo.co, Senin (23/9). 

Menurutnya, data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya. 

“Ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi pemerintah pada 2022, kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata mantan penyelidik KPK itu.

Aulia kemudian menyoroti Bjorka, yang diduga meretas data itu kerap muncul pada momen-momen politik yang krusial. 

“Pada 2022, Bjorka tampil ketika pembahasan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sedang hangat. Sekarang, insiden ini terjadi di tengah berbagai isu politik yang sedang memanas, termasuk dugaan gratifikasi jet pribadi Kaesang, isu terkait akun kaskus Fufufafa yang disebut-sebut dan diduga milik Gibran serta masalah politik lainnya terkait keluarga presiden,” kata dia.

(***)