RIAU24.COM - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai keberadaan pagar laut di kawasan PIK 2 di pesisir Tangerang Banten, dan di Bekasi, Jawa Barat hingga Jakarta Utara, mencerminkan lemahnya pengawasan pemerintahan Joko Widodo.

"Pagar-pagar ini memang dibangun sejak era pemerintahan sebelumnya (Jokowi) dan dibiarkan berkembang. Pagar-pagar ini beberapa muncul akibat ketakutan akan pembatalan izin," sebutnya dikutip dari inilah.com, Sabtu 18 Januari 2025.

Keberadaan pagar laut itu jelas merugikan para nelayan yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.

Dia juga menyoroti kerusakan ekosistem terumbu karang yang menjadi tempat hidup ikan akibat pembangunan pagar dari bambu tersebut.

"Pemerintah lebih fokus pada aspek pajak dan retribusi, sementara persoalan lingkungan dan kesejahteraan nelayan kurang mendapatkan perhatian," ujarnya

Tambahnya, langkah pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyegel lokasi pagar dan memastikan tidak ada kelanjutan pembangunan dari pagar laut itu hanya bersifat jangka pendek. 

Dia mendesak ada solusi efektif, termasuk sanksi bagi pihak yang membangun pagar laut.